Perpres Jurnalisme Berkualitas: Isi, Tujuan, & Pro Kontra

Saat ini, tengah berlangsung perdebatan intens terkait dengan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Jurnalisme Berkualitas di Indonesia. Perdebatan ini mengemuka sebagai respons terhadap upaya pemerintah untuk mengatur tata kelola jurnalisme dalam era digital. 

Salah satu poin sentral dalam perdebatan ini adalah keberadaan perusahaan platform digital yang menentang rancangan Perpres tersebut. Isu-isu terkait hak penerbit dan kewajiban platform digital, pengawasan konten, serta tanggung jawab atas berita di platform online menjadi fokus utama dalam perdebatan yang terus berlanjut ini.

Di tengah perdebatan yang berkecamuk, Dewan Pers Indonesia terlihat sedang berusaha menghadapi situasi yang kompleks. Organisasi tersebut sedang berupaya mencari langkah bijak untuk menanggapi rancangan Perpres Jurnalisme Berkualitas tanpa mengorbankan kepentingan pihak manapun.

Dalam menjalankan peran pengawasannya, Dewan Pers berusaha menjaga keseimbangan antara hak-hak media, tanggung jawab platform digital, serta integritas dan independensi jurnalisme. Untuk mendalami hal ini, berikut ringkasan ulasannya.

 

Apa itu Perpres Jurnalisme Berkualitas?

Pada peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari lalu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan harapan besar terkait dengan pembentukan sebuah peraturan presiden (Perpres) yang mengatur tata kelola jurnalisme di era digital. 

Presiden Jokowi menekankan pentingnya memberikan tanggung jawab kepada platform digital global, seperti Google dan Facebook, untuk memberikan kontribusi ekonomi kepada media lokal dan nasional atas konten berita yang mereka distribusikan.

Perpres ini juga dikenal sebagai "Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas" atau Perpres Jurnalisme Berkualitas, membahas beberapa isu utama yang relevan dengan keberlanjutan industri media dalam era digital.

Salah satu isu utama yang dibahas dalam rancangan Perpres ini adalah tentang "Publisher Rights" yang akan memberikan kesempatan kepada media untuk mendapatkan royalti dari platform digital global atas konten-konten berita yang dihasilkan. 

Dengan perpres ini, diharapkan media global dapat memberikan pengakuan ekonomi yang lebih adil dalam era di mana platform digital sering kali mengambil konten tanpa memberikan imbalan yang cukup kepada pembuat berita aslinya.

 

Isi Perpres Jurnalisme Berkualitas

Sampai saat ini, Perpres ini masih dalam tahap draft dan belum disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Isi Perpres Jurnalisme Berkualitas antara lain:

 

Tujuan

Perpres ini bertujuan untuk memperkuat tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, meningkatkan kualitas informasi yang dikonsumsi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan para jurnalis.

 

Definisi

Perpres ini mendefinisikan jurnalisme berkualitas sebagai informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat.

 

Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital

Perpres ini mewajibkan perusahaan platform digital untuk:

• Mencantumkan informasi mengenai perusahaan pers yang menghasilkan konten berita yang mereka sajikan.
• Mencantumkan informasi mengenai sumber pendanaan perusahaan platform digital.
• Mencantumkan informasi mengenai algoritma yang digunakan untuk menampilkan konten berita.
• Membayar royalti kepada perusahaan pers atas konten berita yang mereka sajikan.

 

Komite Independen

Perpres ini membentuk Komite Independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan Perpres tersebut. Komite Independen terdiri dari perwakilan dari Dewan Pers, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. 

Namun, kedudukan tertinggi pada komite ini sebenarnya masih ada pada Dewan Pers Indonesia sebagai pengawas seperti yang telah tercantum pada UU Pers Tahun 1999.

 

Perdebatan yang Muncul

Perpres Jurnalisme Berkualitas telah menuai kontroversi dari berbagai pihak. Beberapa pihak berpendapat bahwa Perpres ini adalah bentuk intervensi pemerintah terhadap kebebasan pers. Namun, pihak lain berpendapat bahwa Perpres ini diperlukan untuk melindungi masyarakat dari informasi yang tidak akurat dan menyesatkan.

Kontroversi muncul terutama seputar pengawasan algoritma oleh platform digital. Beberapa pihak khawatir bahwa memberikan kewenangan kepada platform untuk menilai konten yang sesuai dengan kode etik jurnalistik bisa mengganggu independensi Dewan Pers, yang seharusnya memiliki wewenang dalam mengawasi produk jurnalistik.

Bahkan perusahaan besar seperti Google mengancam akan hengkang dari Indonesia jika hal tersebut tidak dirubah. Sehingga, kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah Google News tak akan lagi tersedia di Indonesia dan berakhir pada menurunnya pendapatan media.

Sementara itu, beberapa organisasi profesi, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Indonesian Digital Association (IDA), telah meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan peninjauan ulang terhadap rancangan Perpres ini. 

Mereka berharap untuk menemukan solusi terbaik yang memperhatikan semua pihak yang terlibat, termasuk media, platform digital, dan masyarakat.